Terkait Moratorium DOB, Yasonna Laoly: Itu kan Dinamis Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Terkait Moratorium DOB, Yasonna Laoly: Itu kan Dinamis, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Terkait Moratorium DOB, Yasonna Laoly: Itu kan Dinamis
link : Terkait Moratorium DOB, Yasonna Laoly: Itu kan Dinamis

Terkait Moratorium DOB, Yasonna Laoly: Itu kan Dinamis

Menkumham Yasonna Laoly |Foto: Budi G

Gunungsitoli,- Usulan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias masih terhambat dengan adanya kebijakan Presiden RI Joko Widodo yakni Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengatakan bahwa untuk merealisasikan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dibutuhkan perjuangan dari seluruh elemen masyarakat agar Moratorium tersebut bisa dicabut oleh Presiden.

"Kita lihat aja perkembangannya nanti ya, kan itu kan dinamis," ujar Yasonna Laoly ketika ditanya terkait apakah ada kemungkinan presiden membuka moratorium DOB saat menghadiri hari jadi Kabupaten Nias beberapa waktu lalu.

Yasonna menjelaskan bahwa perjuangan pemekaran provinsi kepulauan Nias telah dimulai sejak dulu. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah terkait Moratorium tersebut.

"Dari dulu sudah perjuangan kita kalau soal provinsi. Tetapi kebijakan pemerintah sekarang kan masih moratorium. DPR sudah mulai mendorong pemerintah untuk itu," ujarnya.

Saat ini lanjutnya, BPPPKN yang dibentuk mempersiapkan segala persyaratan Pemekaran daerah sedang bekerja semaksimal mungkin.

"BPPPKN ini nanti akan mempersiapkan seluruh persyaratan yang akan diperlukan untuk itu sehingga pada saat nanti moratorium dibuka maka itu sudah siap," Tutur Yasonna.

Kalau melihat dari proses otonomi daerah yang lalu, Yasonna mengklaim bahwa pulau Nias sudah termasuk di dalamnya yang memenuhi syarat.

"Dulu kita itu uratan ke enam dari dua puluh satu yang seharusnya di sahkan," tambahnya.

Untuk diketahui, saat ini BPPPKN sedang gencarnya melakukan berbagai upaya untuk persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias termasuk melakukan audensi di Lembaga DPR RI. (Budi Gea)

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :