Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi

Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi
link : Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi

Baca juga


    Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi

    Jakarta, Info Breaking News  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus pada jalannya proses Pilkada 2018. Hal ini dilakukan, menyusul banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi.
     
    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari hasil kajian lembaganya dengan beberapa stakeholder, salah satu alasan kepala daerah terlibat dalam pusaran korupsi karena mahalnya ongkos menjadi kepala daerah.
     
    "Kita (KPK) melihat bahwa ongkos untuk menjadi kepala daerah itu besar," kata ‎Laode saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2018.
     
    Menurut Laode, dari hasil kajian itu seseorang yang ingin menjadi bupati harus menyiapkan dana minimal Rp60 miliar. Sedangkan untuk jabatan gubernur, para calon harus memiliki dana hingga Rp100 miliar.
     
    "Nah jadi ongkosnya memang mahal," ujar dia.

     Laode tak membantah maraknya giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah untuk memperbaiki sistem politik di tanah air. Lembaga Antikorupsi, kata Laode, ingin menghilangkan money politik dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.
     
    "Oleh karena itu untuk memperbaiki, untuk menghilangkan apa yang disebut money politics itu penting sekali agar kita mempunyai pimpinan daerah yang berkapabilitas dan integrita yang baik," pungkasnya.
     
    Di awal tahun 2018, sudah empat kepala daerah yang tertangkap tangan terlibat praktik korupsi. Keempatnya diketahui sebagai peserta di Pilkada 2018.
     
    Mereka adalah Bupati Jombang asal Golkar Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) dari PDIP Marianus Sae, Bupati Subang asal Golkar Imas Aryumningsih, dan terakhir Bupati Lampung Tengah Mustafa.*** Any Christmiaty.


    Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :

    Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi

    itulah tadi berita Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi , kami berharap sobat sudah membaca dengan baik. namun , jika sobat kurang jelas silakan di baca ulang.

    anda baru saja membaca Mahalnya Mahar Politik Jadikan Kepala Daerah Korupsi ini linknya kalau mau di save http://beritaberceceran.blogspot.com/2018/02/mahalnya-mahar-politik-jadikan-kepala.html

    Related Posts :