Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur

Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur
link : Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur

Baca juga


    Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur

    Tito Karnavian, Mendagri 

    Jakarta, Info Breaking News -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modal selangit untuk menjadi kepala daerah, disebut menjadi keladi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

    Ia mengaku menerima informasi ongkos untuk maju menjadi kepala daerah setingkat bupati mencapai Rp 30 Miliar.

    "Teman-teman menjadi bupati itu membutuhkan Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Wali Kota pasti lebih lagi, bagaimana dengan gubernur," ujar Tito dalam Webiner  Sabtu 20 Juni 2020.

    Tito menyebut, tak heran jika ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya. Menurut Tito, rata-rata kepala daerah yang maju dengan modal puluhan miliar itu akan berusaha mengembalikan modal selama menjadi kepala daerah.

    "Nah karena perlu modal, akibatnya apakah calon kepala daerah betul-betul siap untuk mengabdi, berkorban, mengeluarkan segala biaya modal dan lain-lain dan setelah terpilih betul-betul bebas dari korupsi, dan melupakan uang yang menjadi modal," kata Tito.

    Beberapa kepala daerah menurut Tito tidak mau merugi mengeluarkan biaya besar namun, tak mendapatkan apa-apa. Apalagi, jika kepala daerah hanya mengandalkan gaji dan tunjangan, apakah cukup untuk mengembalikan modal yang mencapai Rp 30 miliar tersebut.

    "Takutnya dia tidak mau rugi, untuk mengembalikan modal. Saya tidak heran kepala daerah kena OTT, atau terlibat korupsi," kata Tito.

    Rata-rata kepala daerah yang maju dengan modal puluhan miliar itu akan berusaha mengembalikan modal selama menjadi kepala daerah, ujarnya.*** Candra Wibawanti 



    Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :

    Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur

    itulah tadi berita Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur , kami berharap sobat sudah membaca dengan baik. namun , jika sobat kurang jelas silakan di baca ulang.

    anda baru saja membaca Mendagri : Jadi Bupati Butuh Rp 30 M, Walkot Lebih, Bagaimana dengan Gubernur ini linknya kalau mau di save http://beritaberceceran.blogspot.com/2020/06/mendagri-jadi-bupati-butuh-rp-30-m.html

    Related Posts :