Sekolah Negeri di Bekasi Butuh Lebih Banyak Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Sekolah Negeri di Bekasi Butuh Lebih Banyak Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Sekolah Negeri di Bekasi Butuh Lebih Banyak Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti
link : Sekolah Negeri di Bekasi Butuh Lebih Banyak Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti

Sekolah Negeri di Bekasi Butuh Lebih Banyak Guru Agama Kristen dan Budi Pekerti

Bekasi, Info Breaking News – Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk memperbanyak guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Budi Pekerti untuk sekolah-sekolah negeri.

Hal tersebut dikarenakan beberapa sekolah negeri di kota Bekasi tidak memiliki guru PAK maupun Budi Pekerti.

Mary Nainggolan, seorang peneliti kondisi ketersediaan guru PAK dan Budi Pekerti di Bekasi mengaku sangat menyayangkan hal tersebut.

"Ini menjadi keprihatinan mendalam, karena sangat berimplikasi besar bagi level kemampuan penalaran dan perkembangan moral siswa," katanya.

Salah satu sekolah yang ditemukan tak memiliki guru PAK maupun Budi Pekerti adalah SMPN 29 Cikunir. Sejak didirikan, mereka tidak pernah memiliki guru PAK dan Budi Pekerti. Kemudian, Mary menyebut, ada juga sekolah yang memiliki guru PAK dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Namun, dikarenakan status mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti hanya terhitung sebagai ekstrakurikuler, maka status guru itu adalah guru ekskul.

Lalu, pada sebagian sekolah, seperti yang terjadi di SMPN 20 Jati Bening, guru PAK dan Budi Pekerti merupakan guru yang juga merangkap bidang studi pelajaran lain. Padahal, kata Mary, semangat pendidikan Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai moral dan karakter, pelaksanaannya terintegrasi di dalam semua mata pelajaran, termasuk PAK dan Budi Pekerti.

"Pelaksanaan pembelajaran secara optimal untuk mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di sekolah sesuai regulasi yang ada, merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan," tutur Mary.

Oleh karena itu, Mary telah mengirim surat pengaduan yang ditujukan kepada 13 pihak atau instansi terkait seperti Ombudsman RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemprov Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Walikota Bekasi, Inspektur Pemkot Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan Kadisdik Kota Bekasi terkait hal ini. Dia berharap akan segera mendapatkan respons positif dari seluruh pihak.

"Saya berharap ada perhatian dan respons positif dari semua pihak," pungkasnya. ***Deviane

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :