BPK Apresiasi Upaya Kemenhub Opini WTP Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul BPK Apresiasi Upaya Kemenhub Opini WTP, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : BPK Apresiasi Upaya Kemenhub Opini WTP
link : BPK Apresiasi Upaya Kemenhub Opini WTP

BPK Apresiasi Upaya Kemenhub Opini WTP

Jakarta, Info Breaking News - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018. Penyerahan LHP yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, di Jakarta, baru - baru ini

Penyerahan tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Kegiatan ini dihadiri oleh Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara I BPK, Heru Kreshna Reza dan para pemeriksa di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK serta pejabat dan pelaksana di lingkungan Kemenhub.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan telah berhasil mempertahankan opini yang diperoleh pada tahun sebelumnya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Pada tahun 2018 kami melihat bahwa Kementerian Perhubungan berusaha keras melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan opininya," ungkapnya.

Anggota I BPK mengatakan, bahwa dalam pemeriksaan LK Kemenhub tahun 2018, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, menurut BPK LK Kemenhub telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

"Posisi keuangan Kementerian Perhubungan tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," jelasnya.

Namun demikian, Anggota I BPK menyampaikan bahwa, dengan opini WTP yang telah diraih tidak berarti LK Kemenhub bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang perlu diperbaiki.

Terkait hal tersebut, BPK berharap agar pimpinan di Kemenhub segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga pada tahun berikutnya Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh.*** Saufik Effendy.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :