Dewan Ngawi Carikan Solusi Terbaik Bagi 271 Honorer K2 Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Dewan Ngawi Carikan Solusi Terbaik Bagi 271 Honorer K2, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Dewan Ngawi Carikan Solusi Terbaik Bagi 271 Honorer K2
link : Dewan Ngawi Carikan Solusi Terbaik Bagi 271 Honorer K2

Dewan Ngawi Carikan Solusi Terbaik Bagi 271 Honorer K2

Inilah daftar honorer K2 Kabupaten Ngawi

SINAR NGAWI™ Ngawi-Pasca ratusan tenaga hoborer K-2 Ngawi melakukan aksi demo di depan Pemkab Ngawi menuntut kejelasan statusnya, Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Ngawi membeberkan langkah yang bakal diambil selaku wakil rakyat, terkait terbitnya Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 yang dinilai mempersempit ruang tenaga honorer untuk mendapatkan legalitas sebagai CPNS.

"Secara teknis mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah selaku tenaga didik selain diluar statusnya menjadi K-2. Langkah kita akan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah terkait dengan legalitas itu apalagi akan membawa implikasi dengan anggaran (APBD-red)," terang Antok sapaan akrabnya.

Menurutmya ada tiga tuntutan yang disampaikan 271 tenaga K-2 didaerahnya.

Pertama menolak rekrutmen CPNS tahun 2018 yang dianggap mencederai haknya sebagai tenaga K-2, kedua mengharapkan kebijakan dari pemerintah pusat melalui daerah untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan terakhir meminta legalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga K-2 untuk bisa memotivasi tugasnya sebagai tenaga pendidik (guru).

Dari sisi anggaran, legislator dari PDIP sebut APBD Ngawi mampu untuk mengcover 271 tenaga K-2 dengan catatan setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Mengingat apapun yang terjadi sesuai faktanya ratusan tenaga K-2 selama ini bekerja mengabdikan diri sebagai tenaga didik disekolah puluhan tahun.

Hanya saja yang perlu dikaji ulang dan dicermati tegas Antok, mengenai regulasi status dari K-2 itu sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat jangan sampai terjadi status ganda di daerah.

"Yang perlu kita kaji statusnya, artinya semata-mata ketika mereka menerima honor daerah apakah statusnya K-2 itu gugur atau bagaimana perlu ditelusuri lebih jauh. Karena dulu itu pusat menyediakan space anggaran untuk guru profesi diluar PNS dan itu masuk APBD juga," pungkasnya.
Pewarta: Kun/pr
Editor: Kuncoro

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :