Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual

Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual
link : Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual

Baca juga


    Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual

    KPK di Ngawi

    SINAR NGAWI™ Ngawi-Guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan tranparan, Pemkab Ngawi menggelar lounching e-Planing dan e-Budgeting serta Sistem Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Sippandu), di Pendopo Wedya Graha. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga turut hadir mendampingi sekaligus melakukan pengawasan jalannya pemerintahan yang bebas korupsi.

    "Kita sengaja melakukan kerjasama dengan KPK agar perjalanan dalam hal pelayanan khususnya transparansi terus dibimbing dengan KPK, sehingga jangan sampai terjadi tindak korupsi," terang Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

    Tambahnya, e-planning dan e-budgeting maupun Sippadu harus segera diterapkan guna membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi.

    Masih ditempat yang sama, Kepala Satgas I Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Tri Gamareva, sempat merasa heran dengan kondisi sistem birokrasi semua dilakukan serba manual, saat dirinya melakukan kroscek langsung pada BPM PTSP dan Bappeda.

    "Di KPK ada empat program yang terkait pencegahan korupsi, yakni perencanaan, budgeting, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami berharap Pemkab Ngawi segera menerapkan semua aplikasi berbasis online tersebut untuk roda pemerintahan jangan sampai terjadi tindak korupsi," jelas Tri Gamareva.

    Tegasnya kemudian, bahwa kenapa salah satunya percepatan e-planning, karena banyak pejabat daerah yang saat ini ditangani KPK karena bermasalah saat menyusun perencanaan (planning).

    "Jadi dengan pendampingan kita ini bisa memberikan contoh bagaimana mengelola e-planning maupun e-budgeting agar ketertinggalan itu bisa dikejar secepatnya. Maka kita pun mengapresiasi Pemkab Ngawi yang berani melaunching pelayanan perencanaan maupun sistem penganggaran berbasis online ini," pungkas Tri Gamareva.
    Pewarta: Kun/pr
    Editor: Kuncoro




    Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :

    Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual

    itulah tadi berita Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual , kami berharap sobat sudah membaca dengan baik. namun , jika sobat kurang jelas silakan di baca ulang.

    anda baru saja membaca Pendampingan, KPK Sempat Heran Dengan Sistem Birokrasi Yang Masih Manual ini linknya kalau mau di save http://beritaberceceran.blogspot.com/2017/11/pendampingan-kpk-sempat-heran-dengan.html

    Related Posts :