Kadisbudpar Tak Setuju Penggerebekan Cafe Liar Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Kadisbudpar Tak Setuju Penggerebekan Cafe Liar, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Kadisbudpar Tak Setuju Penggerebekan Cafe Liar
link : Kadisbudpar Tak Setuju Penggerebekan Cafe Liar

Kadisbudpar Tak Setuju Penggerebekan Cafe Liar

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com- Sikap tegas aparat keamanan dan masyarakat setempat terhadap keberadaan kafe-cafe liar di kawasan Kute Kecamatan Pujut, mendapat respon berbeda dari Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah. Dinas Budpar menilai jika langkah tersebut merupakan langkah yang kurang pas.

Kepala Dinas Budpar Lombok Tengah, HL.Putia sendiri tidak sreg dengan kegiatan penggerebekan oleh Sat Pol PP itu. Dia berpendapat, jika ingin menyelesaikan masalah maka tidak perlu langsung melakukan penggerbekan. Karena hal itu akan membuat wisatawan yang datang ke Lombok Tengah menjadi takut. "Yang terpenting adalah kita duduk bersama semua instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,"ungkap Putria,

Hanya saja, pihaknya tidak menyalahkan apa yang sudah dilakukan Sat Pol PP dan instansi terkait yang sebelumnya melakukan penertiban. Karena bagaimanapun juga, semua itu hanyalah bagian dari tugas yang harus dijalankan. "Kalau Pol PP hanya menjalankan tugas. Tapi menurut saya sebaiknya harus duduk bersama karena pariwisata ini bagaimana kita menciptakan suasana aman, nyaman dan tentram bukan malah membuat tamu tidak merasa tentram,"tambahnya.

Pria yang merupakan Datu Siledendeng tersebut menyampaikan bahwa sebenarnya keamanan yang abadi adalah keamanan yang benar- benar timbul dari semua lapisan masyarakat, tanpa ada kepentingan dan lain sebagainya.

Berarti itu bertanda jika prostitusi dan hal lainya adalah hal yang sudah lumrah yang akan terjadi di kute? Pihaknya mengaku bahwa hal itu bukan ranahnya untuk menjawab tapi yang jelas bahwa dalam melakukan penertiban itu perlu disikapi dengan aturan yang berlaku.

Karena jika merunut hasil dari razia yang dilakukan sebelumnya, bukan malah mendapatkan warga Dolly seperti yang diisukan sebelumnya tapi malah warga sendiri yang malu mengaku bahwa dirinya dari Lombok. "Eks dolly kan buktinya tidak ada dan ternyata penduduk lokal sehingga terang- terangan itu yang semestinya harus dibutuhkan,"tambahnya.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya aparat gabungan dari Polres Lombok Tengah, Sat Pol PP, Pemerintah Desa Kute melakukan razia ke kape- kape yang berada di wilayah pantai serenteng. Hal itu dilakukan karena kape- kape tersebut sudah mulai meresahkan warga karena diduga sebagai lahan prostitusi. Hasilnya sebanyak delapan wanita penghibur yang hanya satu orang berasal dari luar Lombok. Para wanita pemuas nafsu itupun akhirnya dibawa ke Mataram untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. |wis

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :