Sri Mulyani : Membangun Infrastruktur Bukan Pamerkan Kemewahan Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Sri Mulyani : Membangun Infrastruktur Bukan Pamerkan Kemewahan, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Sri Mulyani : Membangun Infrastruktur Bukan Pamerkan Kemewahan
link : Sri Mulyani : Membangun Infrastruktur Bukan Pamerkan Kemewahan

Sri Mulyani : Membangun Infrastruktur Bukan Pamerkan Kemewahan

Jakarta, Info Breaking News - Pemerintah ambisius membangun infrastruktur bukan karena ingin dianggap pamerkan kemewahan. Infrastruktur adalah sebuah keharusan. karena Indonesia sudah sangat tertinggal.

"Dengan populasi tinggi, kebutuhan akan infrastruktur bukan sesuatu yang menjadi masalah kemewahan tapi menjadi suatu keharusan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Auditorium PTIK, Jakarta, akhir pekan ini.

Anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua di bawah anggaran pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara yang pendapatan per kapitanya sama, indeks gap infrastruktur Indonesia di bawah garis rata-rata.

"Dalam indeks infrastruktur di dunia, Indonesia termasuk negara yang memiliki infrastruktur gap di bawah rata-rata income perkapita yang sama, kalau Jokowi bangun banyak infrastruktur itu bukan kehobian, bukan karena kemewahan tapi itu adalah untuk menciptakan suatu connectivity, baik secara fisik, politik, muapun dari sisi ekonomi," ungkap dia.

Dia mencontohkan, seperti dana desa yang menjadi salah satu instrumen fiskal guna mengurangi kemiskinan di pedesaan. Keberhasilan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadi di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Sri Mulyani, kepala desa di sana bisa memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Saya senang Pak Junaidi (Kepala Desa Ponggok), yang bisa membangun desanya, kalau semua kepala desa seperti Pak Junaidi, maka Rp 60 triliun pasti akan kurangi kemiskinan, kesenjangan dan menjadi grassroot growth yang bagus," ungkap dia.

Oleh karena itu, pemerintah dalam setiap penyusunan APBN mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam jumlah yang besar.

"Jadi memprioritaskan infrastruktur dan menjaga dari sisi tata kelola, makanya kalau Kemenkeu memberikan masukan kepada menteri BUMN, ESDM, Perhubungan, PU itu dalam rangka menjaga tujuan membangun infrastruktur menjadi persoalan serius dari sisi tata kelola dan sustain keuangan," terangnya. *** Any Chrismiaty.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :