Aksi Demo Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Penyimpangan ADD MBD Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Aksi Demo Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Penyimpangan ADD MBD, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Aksi Demo Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Penyimpangan ADD MBD
link : Aksi Demo Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Penyimpangan ADD MBD

Aksi Demo Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Penyimpangan ADD MBD

BERITA MALUKU. Aksi demonstrasi damai yang dilakukan puluhan pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menuntut kejaksaan melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan 2016 di daerah itu.

"Aspirasi mereka sudah diterima Kasie Penyidikan dan segera diteruskan kepada pimpinan kejaksaan untuk menyikapinya," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Jumat (28/7/2017).

Puluhan pemuda dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiwa Babar Timur dikoordinir Joan Letemulu ini mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku sambil membawa spanduk.

Spanduk tersebut dituliskan kalimat yang intinya mendesak kejaksaan tinggi bersama Kacabjari Maluku Tenggara di Wonreli, Kabupaten MBD mengusut tuntas dana-dana desa se-Kabupaten MBD.

Tetapi yang menjadi sasaran aksi demo adalah Desa Kokwari, Kecamatan Babar Timur serta Desa Yamluly, Kecamatan Lakor di Kabupaten MBD senilai Rp1 miliar segera diusut.

Menurut Sammy, sebelum diterima Kasie Penyidikan Kejati Maluku, para pendemo sempat melakukan orasi di halaman kantor kajati.

Mereka minta kejati maupun Kacabjari Maluku Tenggara di Wonrel (MBD) tidak menutup mata dengan kasus ini karena sebelumnya sudah dilaporkan.

Pendemo juga menuntut kejaksaan tinggi memanggil Kepala Desa Yamluy, Oktovianus Udiata bersama Kades Kokwari, Jance Romiwy untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD selama dua tahun anggaran yang diduga terjadi penyimpangan.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :