Berikan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Berikan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Berikan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan
link : Berikan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan

Berikan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan

Penulis : Dimaz Akbar

Kamis 15 Juni 2017

PROBOLINGGO,KraksaanOnline.com - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan PSDKP (Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan di Kabupaten Probolinggo, Selasa (13/6/2017).

Kegiatan yang digelar di Balai Desa Dringu Kecamatan Dringu ini diikuti oleh 50 orang Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dari Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Desa Curah Dringu dan Bayeman Kecamatan Tongas serta Desa Dringu Kecamatan Dringu.

Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Wahid Noor Azis mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada anggota Pokmaswas tentang mekanisme pengawasan di daerah serta memberikan pemahaman kepada Pokmaswas tentang hukum-hukum di laut.

"Hal ini penting sebagai bekal dan pengetahuan dalam memberikan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan. Alhamdulillah, selama ini di Kabupaten Probolinggo belum pernah ada konflik nelayan. Semua ini karena semua nelayan sudah memahami tentang hukum-hukum di laut," katanya.

Dalam kesempatan tersebut para anggota Pokmaswas mendapatkan pengetahuan tentang penyelesaian konflik nelayan. Disamping itu juga menghimpun usulan dan masukan dari nelayan terkait dengan pengawasan di laut.

"Kegiatan ini penting supaya antar nelayan tidak ada konflik. Tetapi jika sampai terjadi konflik, maka tugas dan peran Pokmaswas untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Asalkan ada bukti, Pokmaswas juga bisa melakukan tangkap tangan. Hanya saja untuk sanksinya kami masih mengedepankan kearifan lokal melalui pembinaan kepada para nelayan," jelasnya.

Melalui kegiatan ini Wahid mengharapkan agar Pokmaswas sadar tentang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengawasan di bidang perikanan. Sehingga bisa mengajak nelayan yang belum tahu tentang aturan di laut untuk tidak melakukan pelanggaran.

"Harapan kami ke depan terjadi sinergitas antara Pokmaswas, Dinas Perikanan, Satpolair, Kamladu, UP4 dan PSDKP KKP RI dalam melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada para nelayan, khususnya di Kabupaten Probolinggo," harapnya. (maz)

Editor : Riski

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :