Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan

Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan
link : Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan

Baca juga


Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan


MATARAM,Sasambonews.com,- Sekretaris Daerah Propinsi NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph,D mengingatkan kepada  pengurus  APJTI NTB terpilih priode 2017 – 2021  untuk mencegah praktek – praktek percaloan dalam rekruitmen calon TKI dan proses pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri. Ia prihatin dengan masih banyaknya TKI asal  NTB yang  keluar negeri  tanpa melalui prosedur pengurusan dokumen yang legal.  

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus APJATI NTB 2017-2021 di Hotel Lombok Raya, Selasa, 23/5-2017. Di hadapan para pengurus yang dilantik, Sekda mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan yang sering menimpa TKI."Permasalahan TKI kita seoalah olah tiada ujungnya  dan ini  membutuhkan perhatian serius kita bersama dengan seluruh stakeholder," ujarnya.  

Kondisi itu menurut Pak Ros sapaan akrab Sekda NTB tersebut, menyebabkan  pentingnya semua pihak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Ketika terjadi masalah yang menimpa TKI, maka bukan hanya menjadi urusan  pemerintah pusat melainkan juga urusan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja  yang tergabung di Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri (APJATI NTB).

Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus TKI bermasalah tersebut, kini Pemerintah Propinsi  NTB bekerja sama dengan KPK dan Kantor Imigrasi membangun Kantor Perijinan satu pintu. Tujuannya untuk  memudahkan Para Calon TKI dalam pengurusan Dokumen, sekaligus untuk memutus mata rantai percaloan dokumen , tuturnya 
Kantor Pelayanan satu pintu  tersebut, akan dibangun di tiga tempat di Propvinsi Nusa Tenggara Barat.  Di antaranya  di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.  "Semuanya dimaksudkan untuk meminimalisir  banyaknya tenga kerja  Ilegal yang berangkat keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah," tegasnya. 

Di tempat yang sama  Ketua Umum APJTI, Abdullah Umar Basalamah berharap kepada  pengurus APJATI di bawah kepemimpinan H. Muhammadun mampu  membangun suasana kerja  yang harmonis, bertanggung Jawab dan berprestasi. Ia mengajak seluruh jajaran APJATI agar membangun hubungan kemitraan yang baik, serta menciptakan citra positif melalui pembinaan yang efektif terhadap  PPTKIS  anggota APJATI Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPD APJATI terpilih Priode 2017-2021  H. Muhammadun berjanji  akan lebih konsekwen lagi dalam menjalankan roda keorganisasian di tubuh APJATI NTB.  Ke depan, APJATI NTB akan bisa berperan menempatkan diri sebagai pelindung dari para TKI yang bekerja di luar negeri.Ipr


Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :

Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan

itulah tadi berita Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan , kami berharap sobat sudah membaca dengan baik. namun , jika sobat kurang jelas silakan di baca ulang.

anda baru saja membaca Pemprov Minta APJATI Cegah Percaloan ini linknya kalau mau di save http://beritaberceceran.blogspot.com/2017/05/pemprov-minta-apjati-cegah-percaloan.html