Antisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme, Pemprov Malut Gandeng TNI-Polri Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Antisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme, Pemprov Malut Gandeng TNI-Polri, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Antisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme, Pemprov Malut Gandeng TNI-Polri
link : Antisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme, Pemprov Malut Gandeng TNI-Polri

Antisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme, Pemprov Malut Gandeng TNI-Polri

BERITA MALUKU. Pemprov Maluku Utara (Malut) bersama instansi TNI-Polri, menggelar rapat koordinasi tertutup guna membahas masalah cara mengantisipasi Ancaman Terorisme/Radikalisme yang terjadi di Marawi, Pulau Mindanau, Filiphina Selatan.

Pendam XVI/Pattimura melalui siaran pers yang diterima Berita Maluku Online, Selasa (30/5/2017) menyebutkan, rapat koordinasi antisipasi ancaman terorisme/radikalisme itu berlangsung di Aula Babullah Makorem 152/Babullah, Ternate, Maluku Utara, yang juga dilaksankaan secara bersamaan di Ambon, pada Senin (19/5/2017) kemarin.

Hasil rapat yang digelar di dua tempat yakni di Ternate dan Tobelo, Maluku Utara, membahas tentang upaya propaganda dan pengawasan agar kelompok radikal dan teroris tidak masuk ke Wilayah Maluku Utara, mengingat Wilayah Maluku Utara yang begitu dekat dengan Filiphina. Misalnya seperti daerah Tobelo dan Ternate, serta perlu adanya upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar kelompok radikal tidak masuk ke wilayah Maluku Utara.

Dalam Rapat tersebut, juga ditekankan kepada Tim pengawasan orang asing (Pora) agar lebih aktif, sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan seperti kejadian penghadangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di pelabuhan beberapa waktu yang lalu di Ternate.

Disebutkan, kemungkinan wilayah Narawi, Pulau Mindanau, Filiphina Selatan dimasuki ISIS karena kurangnya pengawasan. Untuk itu perlu pengawasan dan pemantauan di wilayah kita baik melalui pesawat ataupun kapal laut. Dalam pelaksanaannya agar melibatkan seluruh instansi terutama TNI dan Polri.

Seluruh jajaran Kominda diharapkan berperan aktif mendukung program Pemerintah Pusat dalam menangkal radikalisme di wilayah Porvinsi Maluku Utara. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas keamanan Wilayah.

Unsur Kominda harus bersinergi dalam upaya menjaga sitkamtibmas dan mewaspadai terkait adanya pergerakan kelompok terorisme/radikalisme seperti ISIS dan kasus peledakan Bom yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, agar tidak terjadi didaerah kita.

"Mari sama-sama kita untuk mencegah berkembang dan masuknya paham Radikalisme/terorisme seperti ISIS di wilayah Malut. Dalam penanganan paham radikal kita tetap akan melibatkan pihak Kesultanan yang ada," Ujar Kabinda Maluku Utara, Brigjen TNI Handy Geniardi. (Pendam16)

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :