Open Governance Disebut Belum Optimal, Ahok: Kayak Gimana Lagi? Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Open Governance Disebut Belum Optimal, Ahok: Kayak Gimana Lagi?, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Open Governance Disebut Belum Optimal, Ahok: Kayak Gimana Lagi?
link : Open Governance Disebut Belum Optimal, Ahok: Kayak Gimana Lagi?

Open Governance Disebut Belum Optimal, Ahok: Kayak Gimana Lagi?

Portal Berita Nasional ~ Jakarta - Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung bila Cagub DKI lainnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov DKI belum menjalankan open governance dengan optimal. Menurut Ahok, bila yang selama ini dia lakukan bukan open governance dia tidak tahu lagi seperti apa lagi yang seharusnya.

"Kalau yang kami lakukan bukan open governance, aku nggak tahu lagi open governance kaya gimana," ujar Ahok di RPTRA Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (26/3/2017).

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open governance (pemerintahan terbuka). Anies menjelaskan bahwa open governance memberikan kesempatan kepada seluruh warga DKI untuk terlibat dalam pemerintahan.

"Kita sekarang sudah masuk di era open governance. Artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," ujar Anies dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017).

Anies mengatakan bahwa saat ini tata kelola pemerintahan di Jakarta sudah sebagian yang mengadopsi pola open governance. Namun dia menyatakan ingin lebih mendorong keterbukaan tersebut.

"Sebagian sudah diadopsi. Jadi bukan belum sama sekali, tapi sudah sebagian. Tapi kita ingin mendorong untuk lebih terbuka lagi dan lebih partisipatif serta memberikan ruang kerjasama kolaborasi antara warga dengan pemerintah daerah," sebut Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI belum sepenuhnya menerapkan open governance karena persoalan kemauan. Anies menuturkan saat ini pengawasan ditentukan oleh mereka yang memiliki informasi, sedangkan kenyataannya saat ini warga tidak memiliki informasi itu.

"Maksud nggak tahu begini. Harus mencari tahu itu rumit dan tidak mudah. Kalau itu ada, bayangkan komunitas kebudayaan, komunitas seni komunitas, transportasi dan semuanya, mempunyai dasar ikut menekan dan ikut serta dalam pengawasan pemerintahan," kata Anies.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :