Menkominfo: Melalui HPN, Kita Dorong Maluku Jadi Pusat Kemaritiman Indonesia Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Menkominfo: Melalui HPN, Kita Dorong Maluku Jadi Pusat Kemaritiman Indonesia, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Menkominfo: Melalui HPN, Kita Dorong Maluku Jadi Pusat Kemaritiman Indonesia
link : Menkominfo: Melalui HPN, Kita Dorong Maluku Jadi Pusat Kemaritiman Indonesia

Menkominfo: Melalui HPN, Kita Dorong Maluku Jadi Pusat Kemaritiman Indonesia

BERITA MALUKU. Ada banyak harapan yang ingin tercapai melalui Hari Pers Nasional (HPN), terutama Maluku sebagai tuan rumah HPN, yang puncak acaranya pada 9 Febuari mendatang, dilapangan upacara Polda Maluku, Kamis (9/2/2017).

Harapan tersebut datang dari Menteri Komunikasi Indonesai (Menkoinfo) RI, Budiantara yang menginginkan melalui HPN, Maluku dapat menjadi pusat kemaritiman di Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan tema HPN tahun ini, "Pers dan Masyarakat Maluku Bangkit Dari Laut".

"Pusat kemaritiman yang dimaksudkan, apakah porduksi ikan, Enegeri Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini Blok Masela dan lain sebagainya," ujar Menkoinfo kepada wartawan usai mengikuti seminar, persiapan penyelenggaraan word pers freedom day (WPFD) 2017 dan sosialisasi indesk Kemerdekaan Pers (KP), yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (7/2/2017).

Dijelaskan, secara karakteristik Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan luas laut mencapai 9,3 persen, sedangkan daratan hanya 7 persen. Dengan luas laut yang sangat besar tersebut, Maluku memiliki potensi perikanan yang melimpah.

"Untuk itu, sudah saatnya Maluku ditetapkan sebagai pusat kemaritiman Indonesia," ungkapnya.

Dikatakan, HPN juga merupakan introspeksi diri untuk mengukur sampai sejauh mana peran pers sendiri, dan apa yang sudah dilakukan pers, secara strategis dalam konteks kewilayahan Indonesia.

Menurutnya, pers juga menjadi mitra strategi pemerintah, untuk itu jangan ada hubungan seporeritas antara media dengan pemerintah, stackholder atau siapapun tetapi harus sejajar.

"Saya yakin pers itu berangkat dari idialisme tanpa idialisme tidak akan bisa hidup," pungkasnya.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :