DPRD Maluku Pesimistis RSUP Dikunjungi Luar Provinsi Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul DPRD Maluku Pesimistis RSUP Dikunjungi Luar Provinsi, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : DPRD Maluku Pesimistis RSUP Dikunjungi Luar Provinsi
link : DPRD Maluku Pesimistis RSUP Dikunjungi Luar Provinsi

DPRD Maluku Pesimistis RSUP Dikunjungi Luar Provinsi

BERITA MALUKU. Komisi D DPRD Maluku pesimistis Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) yang akan dibangun di daerah ini bakal dikunjungi pasien dari luar provinsi.

"RSUP yang akan dibangun pemerintah ini akan membawahi wilayah timur Indonesia, tetapi belum dapat dipastikan orang dari Sulawesi, Papua, Papua Barat, atau Provinsi Maluku Utara akan datang untuk berobat di sini," kata wakil ketua komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam di Ambon, Kamis (2/2/2017).

Ia menyatakan hal itu dalam rapat kerja komisi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dipimpin ketua komisi D, Saadiah Uluputy.

Menurut dia, kendati dana pembangunan RSUP itu bersumber dari APBN dan pemprov hanya menyediakan lahan, tetapi harus jelas soal kesiapan sumber daya manusia seperti dokter dan perawat atau bidan yang akan bekerja.

"Bila RSUP ini beroperasi lalu sumber dananya bagaimana? Pengalaman menunjukkan RSUD dr. Haulussy saja bermasalah dan ditemukan banyak persoalan, termasuk hutang pihak ketiga yang harus dilunasi antara Rp14 miliar hingga Rp16 miliar," tandasnya.

Provinsi Maluku juga memiliki rumah sakit regional di Kota Tual yang fungsinya melayani pasien dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, serta Kabupaten Maluku Barat Daya tetapi sangat jarang ada pasien dari tiga daerah ini berobat ke Tual.

John Rahantoknam atas nama komisi D juga mengaku kecewa dengan sikap Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Meilke Pontoh yang selalu menghindari undangan rapat komisi untuk membahas agenda strategis.

"Kalau diundang rapat selalu berhalangan dan kita sangat tersinggung. Kami dianggap tidak ada, jadi lama-kelamaan kami bisa menolak Dinkes sebagai mitra," katanya.

"DPRD adalah jabatan politik dan parpol selalu memihak kepada rakyat jadi dewan tidak takut kepada siapa pun," tambahnya.

Anggota komisi D lainnya, Saodah Tethol mengatakan, harapan DPRD untuk pembangunan RSUP adalah pemberian layanan kesehatan masyarakat yang lebik dan optimal di masa datang.

Apalagi pemerintah daerah sudah mulai mengirimkan puluhan dokter bersekolah di luar daerah sebagai langkah awal menyiapkan sumber daya manusia untuk melayani masyarakat.

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :