PMK 187/PMK. 07/2016 Terbit, Aturan Penyaluran TPG Berubah Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul PMK 187/PMK. 07/2016 Terbit, Aturan Penyaluran TPG Berubah, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : PMK 187/PMK. 07/2016 Terbit, Aturan Penyaluran TPG Berubah
link : PMK 187/PMK. 07/2016 Terbit, Aturan Penyaluran TPG Berubah

PMK 187/PMK. 07/2016 Terbit, Aturan Penyaluran TPG Berubah

BERITAPNS.COM--Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana TP Guru PNSD tersebut lebih kita kenal dengan Tunjangan Profesi Guru yang dicairkan oleh Pemda dari Anggaran DAU. Aturan Penyaluran TPG 2017 akan ada perubahan setelah terbitnya PMK No: 187/PMK. 07/2016

Dengan terbitnya PMK tersebut pada tanggal 2 Desember 2016, berarti acuan Penyaluran dana TPG tahun 2017 akan mengacu pada PMK tersebut.

Lalu apa saja yang beda mengenai penyaluran TPG 2017 dengan terbitnya PMK No. 187/PMK.07/2016, akan kita kupas dibawah ini.

Yang menarik perhatian pada PMK No: 187/PMK. 07/2016 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru adalah TIDAK ADA lagi kalimat PALING LAMBAT yang ada adalah PALING CEPAT. Silahkan perhatikan bunyi Pasal 80 (1) PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret; b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni; c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.

Selanjutnya yang sering terjadi pada pencairan TPG PNSD adalah seringnya keterlambatan, dalam PMK baru ini telah diatur mengenai batas waktu penerimaan TPG oleh PNS Guru, hal tesebut tertera dalam pasal 80 ayat (3) sebagai berikut:

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUD kabupaten/kota

Nah jadi jika ada keterlambatan maka letak kesalahan dari Pemda itu sendiri.
Dalam ayat 5 dijelaskna juga sanksi bagi Pemda yang tidak membayarkan TPG kepada Guru:

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dan/ atau tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran DAU dan/ atau DBH periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD yang tidak dibayarkan kepada guru.

Nah demikian informasi mengenai perubahan aturan Penyaluran TPG tahun 2017 setelah terbitnya PMKNo.187/PMK.07/2016. Bagi anda yang mau membaca secara keseluruhan mengenai PMK tersebut dapat UNDUH DISINI

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :