Pencairan Dana Insentif Guru Honorer Tunggu Regulasi Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Pencairan Dana Insentif Guru Honorer Tunggu Regulasi, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Pencairan Dana Insentif Guru Honorer Tunggu Regulasi
link : Pencairan Dana Insentif Guru Honorer Tunggu Regulasi

Pencairan Dana Insentif Guru Honorer Tunggu Regulasi

BERITAPNS.COM--Kabar gembira Pencairan Dana Insentif Guru Honorer tinggal menunggu Regulasi, semoga segera dicairkan.

Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honor Cianjur Bersatu (FHCB), mendatangi Kantor DPRD Cianjur untuk menuntut hak pengupahan yang lebih layak. Mayoritas tenaga pendidik tersebut hanya mengandalkan upah yang didapat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah yang tidak seberapa.

Oleh karena itu, melalui audiensi Rabu 7 Desember 2016 siang, mereka mengharapkan adanya dana kesejahteraan yang dialokasikan dari dana APB. Ketua FHCB, Maghfur menuturkan, hingga saat guru honorer dibayar dengan besaran Rp 150–500 ribu melalui dana BOS yang bahkan hanya diperoleh setiap tiga bulan sekali.

"Padahal kami telah mengajar belasan tahun sebagai tenaga honorer. Setidaknya, kami dihargai dan diakui dengan upah yang sebanding, misalnya dengan dana kadedeuh," ujar Maghfur.

Bukan tanpa alasan, 2.933 guru honorer merasa berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dalam bidang pendidikan. berdasarkan data yang disebutkan, IPM Cianjur berada pada besaran 62, tertinggal dibandingkan sejumlah kabupaten lain.

Maghfud pun menegaskan, keberadaan guru honorer pada akhirnya harus diakui turut membantu memperbaiki IPM dalam bidang pendidikan. Ia menggambarkan peranan guru honorer pada dunia pendidikan Cianjur melalui kontribusi mengajar di lebih dari seribu sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Dari audiensi tersebut diperoleh kesepakatan agar sejumlah dinas terkait dapat mencari formula yang tepat untuk mendistribusikan anggaran. Pemda pun perlu memiliki racikan tepat untuk menjadi paying hukum dalam pemberian insentif.

Sejauh ini, menurut DPKAD dana APBD 2017 sudah berada di pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemda hanya tinggal menunggu penetapan. Berdasarkan kesepakatan dan harapan bersama, terbitnya regulasi terkait insentif akan menjadi dasar pencairan dana kepada lebih dari tiga ribu pegawai honorer di Cianjur 2017 mendatang.

Sumber: http://ift.tt/HKmUGD

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :