Kanwil Kemenkumham Jabar Lantik 110 Pejabat Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Kanwil Kemenkumham Jabar Lantik 110 Pejabat, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Kanwil Kemenkumham Jabar Lantik 110 Pejabat
link : Kanwil Kemenkumham Jabar Lantik 110 Pejabat

Kanwil Kemenkumham Jabar Lantik 110 Pejabat

Bandung – Sebanyak 110 pejabat di lingkungan Kemenkumham Wialayah Jabar dilantik pada Kamis 22 Desember 2016. Dalam kesempatan itu, dilantik pula pejabat pelaksana atau Eselon V pada Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas jajaran pemasyarakatan maupun imigrasi.

"Dengan bangga saya menyatakan bahwa hal ini menjadi sebuah rekor tersendiri bagi Kantor Wilayah Jawa Barat. Pengangkatan dan alih tugas, baik "tour of duty" maupun "tour of area" merupakan kebijakan yang sering dilakukan oleh organisasi yang besar seperti Kementerian Hukum dan HAM," ujar Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Jabar, Susy Susilawati.

Susy mengajak pejabat yang baru dilantik untuk bertugas sesuai tupoksinya masing-masing untuk menjadikan Kanwil Kemenkumham Jabar yang terbaik.

"Untuk itu, saya berharap kita semua dapat semangat untuk bekerja keras agar keinginan menjadi yang terdepan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bisa terwujud," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kompetensi. Jangan berhenti belajar, melakukan koordinasi baik ke dalam maupun ke luar terutama dengan pemangku kepentingan yang menjadi bagian yang akan mendukung kinerja Kemenkumham.

Unit yang kerap menjadi sorotan publik antara lain jajaran pemasyarakatan dan imigrasi. Persoalan-persoalan yang diadukan masyarakat kerap kali menyangkut pelayanan yang dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan dan imigrasi.

"Oleh karena itu, saya minta semua pejabat yang dilantik maupun yang hadir untuk selalu mempedomani berbagai aturan yang berlaku maupun Standard Operating Procedure yang sudah ditetapkan. Arahan-arahan pimpinan maupun kebijakan-kebijakan dari pimpinan senantiasa dipedomani dan dijadikan rujukan dalam setiap langkah dan kegiatan di unit masing-masing baik pemasyarakatan maupun imigrasi. Selain itu, di hari ini kita memasuki era e-government. Untuk itu, mari kita menyesuaikan diri dalam era tersebut dengan penerapan pelayanan publik dan tata laksana berbasis IT sehingga meminimalisir budaya penyelewengan dan pungutan-pungutan liar.(yedi)

Sumber : pikiran-rakyat.com

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :