Agus Yudhoyono Skak Matt MUI Soal Penggunaan Atribut Natal, Ini Negara Demokrasi... Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Agus Yudhoyono Skak Matt MUI Soal Penggunaan Atribut Natal, Ini Negara Demokrasi..., berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Agus Yudhoyono Skak Matt MUI Soal Penggunaan Atribut Natal, Ini Negara Demokrasi...
link : Agus Yudhoyono Skak Matt MUI Soal Penggunaan Atribut Natal, Ini Negara Demokrasi...

Agus Yudhoyono Skak Matt MUI Soal Penggunaan Atribut Natal, Ini Negara Demokrasi...

Jakarta, Lensaberita.Net - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mengaku belum mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta terkait larangan umat Islam menggunakan atribut non muslim. Dia lebih menyerahkan kepada masing-masing pribadi masyarakat untuk menyikapi imbauan tersebut.

"Saya belum mendengar itu. Ya kita kembalikan kepada masayarakat. Ini adalah negara demokrasi yang penting kita taat pada aturan hukum saja. Demokrasi keterbukaan tetap ada aturan hukumnya," jelas Agus di sela kampanye di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (18/12).

Dia menambahkan, toleransi dalam beragama telah dijelaskan dalam UUD 1945 yang memberikan keleluasaan seluruh warga negara Indonesia untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Termasuk juga dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Menurutnya, dengan mengedepankan toleransi antar umat, pada akhirnya masyarakat bisa saling menerima perbedaan.

"Di atas semua itu kita memiliki satu tujuan. Kesamaan kita ingin menjadi warga Indonesia yang tentram dan bersatu berdampingan satu sama lain," demikian Agus.

Berikut Fatwa MUI Nomor 56/2016 tentang hukum menggunakan atribut non muslim perlu dihormati bersama yang disepakati bersama Polda Metro Jaya pada 14 Desember lalu;

- Instansi terkait agar dapat menyosialisasikan maksud dari fatwa tersebut.

- Memberikan pemahaman kepada para pengelola mal, hotel, usaha hiburan, tempat rekreasi, restoran, dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati muslim untuk menggunakan atribut non muslim.

- Semua pihak mencegah adanya tindakan main hakim sendiri atau sweeping, baik ormas keagamaan, ormas kedaerahan, dan ormas kepemudaan. Polri diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan aksi sweeping atau tindakan main hakim sendiri.

- Koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kerawanan yang akan timbul dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

- Semua pihak agar tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum.

- Semua pihak tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta beragama. [src/rmol]

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :