Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur
link : Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur

Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur

Mengejutkan! Lelang Proyek Fiktif Ahok Senilai 4,43 Triliun Langsung Dibatalkan Plt Gubernur

Berita Islam 24H - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mulai unjuk gigi dalam menegakkan aturan pemerintahan. Pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, secara mengejutkan membatalkan 14 lelang proyek fiktif yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) senilai 4,43 triliun.

Sebab, lelang tersebut dilakukan sebelum ada pembahasan dan kesepakatan antara DPRD DKI dan Pemprov. Meski sudah ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017 senilai Rp 68 triliun.

Soni menilai, penyusunan KUA PPAS 2017 yang disusun Ahok ada persoalan serius sehingga harus kembali dibahas secara detail dan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI. Yakni, ada 14 program yang sudah berjalan lelang tapi belum ada pembahasan sama sekali dengan politisi Kebon Sirih.

"Tentu ini masalah. Jadi, kami harus batalkan sementara," kata Soni, seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Senin (31/10).

Menurut dia, lelang mendahului bisa dilakukan jika kondisinya mendesak dan darurat. Hal ini telah diatur dalam pasal 73 atau 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perihal perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2012 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, jika kondisinya tidak mendesak dan bukan darurat, maka lelang itu harus dilakukan setelah pembahasan APBD selesai. "Ini aturannya jelas," tegas Soni.

KUA PPAS itu merupakan perkawinan politik antara eksekutif dan dewan. Jadi, produk sistem politik bukan hanya eksekutif.

Soni menjelaskan, 14 mata anggaran akan kembali dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. "Kami akan dengarkan masukan DPRD DKI. Hasil reses, juga masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," terang Soni.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Mohamad Taufik mengapresiasi keputusan Plt Gubernur DKI yang membatalkan lelang sebelum pembahasan APBD dimulai. Berarti, keputusan Ahok melakukan lelang telah melanggar aturan pemerintah daerah.

"Ini pasti ada motif. Entah apa Ahok kok berani tabrak aturan," cetus Taufik.

Banggar DPRD DKI pastikan siap bersinergi dengan Plt Gubernur, Soni Sumarnoso membahas APBD 2017. Dia merupakan, orang yang cerdas serta mengerti aturan keuangan daerah. "Buktinya lelang dibatalkan sama Plt Gubernur," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Apalagi 14 paket senilai Rp 4,43 triliun yang dilelang angkanya sangat besar. "Semuanya nanti akan dibahas bersama-sama," pungkas Taufik. [beritaislam24h.com / rc]

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :