Ketua GNPF-MUI: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung Apa kabar Sobat Pembaca Berita Berceceran, Berita yang anda baca kali ini dengan judul Ketua GNPF-MUI: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung, berita brceceran telah menyiapkan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. semoga isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, OK selamat membaca.

Judul : Ketua GNPF-MUI: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung
link : Ketua GNPF-MUI: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung

Ketua GNPF-MUI: Situasi Jakarta 4 November Tergantung Jokowi, People Power Tak Terbendung

[portalpiyungan.com] Gelombang aksi massa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok terkait kasus penistaan Alquran terus bergulir. Aksi massa yang semula hanya unjuk rasa bisa berkembang menjadi kekuatan people power karena penyelesaian kasus penistaan oleh Ahok di Pulau Seribu berlarut-larut.

Ketua Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI (GNPF-MUI) Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan, aksi bela Alquran pada Jumat, 4 November mendatang tidak bisa dibendung lagi dan dipastikan massa dari daerah akan berdatangan ke Jakarta.

GNPF-MUI hanya berupaya menekan agar peserta aksi tetap berada dalam koridor hukum, tertib, damai, dan menghindari chaos. Dia menambahkan, jika massa tidak puas dengan jawaban dan kesungguhan aparat dalam penegakan hukum, bisa diprediksi banyak hal tidak diinginkan akan terjadi.

Maka itu, kata dia situasi di Jakarta sebenarnya sangat tergantung pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, jika sejak awal Jokowi merespons aspirasi yang menuntut penegakan hukum dan keadilan atas penistaan Alquran, aksi bela Alquran tidak perlu digelar.

"Tetapi kalau sudah menyoal Alquran yang dinista, lihatlah energinya semakin bergelora. Situasi Jakarta bergantung pada Presiden. Seperti apa nanti situasi Jakarta, Presiden pasti sudah punya antipasi. Kami hanya menjalankan social control terhadap penegakan supremasi hukum dan keadilan," ujar Ulama Jakarta ini di Purwokerto, Ahad (30/10/16).

Sekjen MIUMI Pusat ini menegaskan, jika massa berdatangan dan membentuk barisan people power, situasinya menjadi lain. Menurutnya, people power terjadi karena lembaga politik sekarang tidak kuat lagi.

Bahkan, lanjut dia, lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif dan yudikatif membuat massa bergerak sendiri. "Saya tidak punya tendensi apa-apa. Saya tidak punya kepentingan, hanya ingin perbaikan," tegasnya.

Sumber: Sindonews

Temen dan Sobat baru saja selesai membaca :